Masalah lingkungan dan reformasi agraria atau pertanahan merupakan persoalan yang cenderung diabaikan oleh para pemimpin di Sumsel. Partai politik pun demikian. Karena itu Gubernur Sumsel terpilih dituntut peduli. Masyarakat Sumsel pun diharapkan tetap kritis mengawasi jalannya pemerintahan.“Kalau masyarakat Sumsel tak mengawal proses politik yang dilakukan Gubernur Sumsel terpilih, kita patut khawatir Gubernur Sumsel mendatang akan menjadikan investasi sebagai satu satunya jawaban yang dilakukannya atas persoalan yang dihadapi masyarakat Sumsel,” kata Direktur Nasional Walhi, Chalid Muhammad, Jumat(14/9).
Pembiayaan program pembangunan bila hanya bertumpu pada investasi yang melibatkan koorporasi skala besar dikhawatirkan akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan hidup. Selain itu eksploitasi alam dalam skala massif (besar-besaran) akan terjadi tanpa diimbangi dengan melestarikan lingkungan itu sendiri.
“Kita menyambut baik program sekolah dan berobat gratis, tapi jika pemerintah membiayai itu dengan membuka ruang bagi koorporasi skala besar dan merusak alam, apakah ini bisa di benarkan? ‘’ ujar Chalid.
Perlu Dikoreksi
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah ini berharap pemerintah Sumsel kedepan mengkoreksi perilaku investasi para pemilik modal raksasa. Pemerintah pun harus berani mengevaluasi dan mengaudit terhadap seluruh perizinan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan lahan atau tanah untuk perkebunan dan hutan tanaman industri.
“Jika ada izin usaha yang belum beroperasi namun berpotensi mersuak pelestarian alam harus segera dicabut,” kata Chalid.
“Pemerintah tentu bisa mengandalkan ekonomi yang berbasis kerakyatan, dan tak hanya mengandalkan investor, karena investasi cenderung merusak perekonomian masyarakat secara struktural. Kalau tidak ada koresi oleh tim Alex Noerdian - Eddy Yusuf, maka mereka sama saja dengan pemerintahan sebelumnya,” tambahnya. (yat)
foto : google
Tidak ada komentar:
Posting Komentar